011, Data Pokok Pendidikan DilaksanakanBy admin
Tuesday, December 21, 2010 14:50:00 Clicks: 329
DANA PENDIDIKAN
2011, Data Pokok Pendidikan Dilaksanakan
Selasa, 21 Desember 2010 | 14:50 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Data Pokok Pendidikan diusulkan dibentuk untuk mencegah terjadinya kembali kebocoran dana pendidikan di sekolah di desa hingga di kota seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS). Data tersebut dapat diisi dengan data-data mengenai seluruh sekolah di Indonesia secara detail, baik secara fisik gedung maupun pengelolaan uang.
Saya pikir banyak kok ahli IT yang mampu merealisasikan gagasan pembuatannya.
-- Hetifah Sjaifudian
Demikian dikemukakan anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (21/12/2010), terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 7 sekolah di DKI Jakarta yang diduga melakukan penggelapan dana BOS, BOP dan block grant RSBI senilai Rp 5,7 miliar. Untuk itu, kata Hetifah, dengan data pokok tersebut, baik pejabat, pemerintah, maupun DPR bisa dengan mudah mengaksesnya dan melihat kenyataan di lapangan, dan menyesuaikan dengan laporan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).
Karena selama ini laporan dengan kenyataan yang ada bertolak belakang. DPR juga bisa mendapatkan pengaduan masyarakat melalui sistem data pokok ini, sehingga pengaduan tersebut langsung bisa ditindaklanjuti. Misalnya di kota A, yang dalam laporan Kemdiknas sekolah-sekolahnya sudah tidak bermasalah secara fisik gedung maupun akuntabilitas pendanaannya, namun ternyata masyarakat di kota itu melaporkan sebaliknya, kata Hetifah........................
Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/21/1450077/
2011..Data.Pokok.Pendidikan.Dilaksanakan
011, Data Pokok Pendidikan DilaksanakanBy admin
Tuesday, December 21, 2010 14:50:00 Clicks: 329
DANA PENDIDIKAN
2011, Data Pokok Pendidikan Dilaksanakan
Selasa, 21 Desember 2010 | 14:50 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Data Pokok Pendidikan diusulkan dibentuk untuk mencegah terjadinya kembali kebocoran dana pendidikan di sekolah di desa hingga di kota seperti dana bantuan operasional sekolah (BOS). Data tersebut dapat diisi dengan data-data mengenai seluruh sekolah di Indonesia secara detail, baik secara fisik gedung maupun pengelolaan uang.
Saya pikir banyak kok ahli IT yang mampu merealisasikan gagasan pembuatannya.
-- Hetifah Sjaifudian
Demikian dikemukakan anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (21/12/2010), terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 7 sekolah di DKI Jakarta yang diduga melakukan penggelapan dana BOS, BOP dan block grant RSBI senilai Rp 5,7 miliar. Untuk itu, kata Hetifah, dengan data pokok tersebut, baik pejabat, pemerintah, maupun DPR bisa dengan mudah mengaksesnya dan melihat kenyataan di lapangan, dan menyesuaikan dengan laporan Kementrian Pendidikan Nasional (Kemdiknas).
Karena selama ini laporan dengan kenyataan yang ada bertolak belakang. DPR juga bisa mendapatkan pengaduan masyarakat melalui sistem data pokok ini, sehingga pengaduan tersebut langsung bisa ditindaklanjuti. Misalnya di kota A, yang dalam laporan Kemdiknas sekolah-sekolahnya sudah tidak bermasalah secara fisik gedung maupun akuntabilitas pendanaannya, namun ternyata masyarakat di kota itu melaporkan sebaliknya, kata Hetifah........................
Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/21/1450077/
2011..Data.Pokok.Pendidikan.Dilaksanakan
Rencana UN 2011
2011, Format UN Berubah
By admin
Monday, December 06, 2010 10:04:00 Clicks: 133
Ujian Nasional
2011, Format UN Berubah
Senin, 6 Desember 2010 | 10:04 WIB
PALEMBANG, KOMPAS.com — Tahun depan masih akan ada ujian nasional (UN) meskipun ada perubahan formulasi. UN tetap diadakan karena ujian itu dapat dipakai untuk melihat nilai para siswa sesungguhnya, apalagi sekolah memiliki kualitas berbeda-beda.
'Sekolah dengan akreditasi A, B, ataupun C memberikan nilai yang hampir sama. Lalu, bagaimana membedakan sekolah yang bagus.'
-- Mohammad Nuh
Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh seusai memberikan orasi ilmiah dalam rangka wisuda mahasiswa III Universitas Indo Global Mandiri di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (4/12/2010), mengungkapkan hal tersebut. Menurut Nuh, nilai rapor para siswa dari sekolah terakreditasi A, B, ataupun C selalu berkisar pada nilai 7, 8, dan 9. Tidak ada sekolah yang memberikan nilai 3 atau 4.
”Artinya, sekolah dengan akreditasi A, B, ataupun C memberikan nilai yang hampir sama. Lalu bagaimana membedakan sekolah yang bagus,” katanya.
Ia melanjutkan, UN bisa dipakai untuk melihat berapa nilai sesungguhnya dari para siswa yang berasal dari sekolah dengan akreditasi berbeda-beda. Kalau UN tidak dilakukan, maka nilai yang diberikan kepada siswa akan sama semua..........................
Sumber: Kompas.Com
Berita Lengkap: http://edukasi.kompas.com/read/2010/12/06/10041750/
2011..Format.UN.Berubah
